BPD Panca Karsa II Melaksanakan MUSDES Penyusunan RKPDesa Tahun 2017

BuPanca Karsa II – Jum’at (23/12/2016), Badan Permusyawaratan Desa Panca Karsa II menggelar Musyawarah Desa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017 (RKP Desa Tahun 2017. Musyawarah dilakukan di Balai Desa Panca Karsa II yang dihadiri langsung oleh Bapak Camat Taluditi, dan diikuti oleh 70 orang peserta yang mewakili unsur BPD, Pemerintah Desa, unsur lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta karang taruna.

Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD Panca Karsa II, Subani.  Pada sambutannya pimpinan musyawarah menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengikuti musyawarah dengan sebaik-baiknya. Pimpinan musyawarah juga menyampaikan, RKPDesa ini adalah pejabaran dari RPJMDesa Panca Karsa II Tahun 2016 – 2022, yang sudah diperdeskan pada akhir bulan Oktober lalu, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pimpinan musyawarah juga menambahkan, pokok – pokok pembahasan yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa ini, yaitu pencermatan ulang Dokumen RPJMDesa, kemudian menyepakati hasil pencermatan ulang Dokumen RPJMDesa, dan membentuk Tim Verifikasi sesuai jenis kegiatan dan bidang yang dibutuhkan, yang dituangkan dalam berita acara.

Peserta Musyawarah (Foto : Sri Rahayu)
Peserta Musyawarah (Foto : Sri Rahayu)

Setelah menyampaikan sambutannya, pimpinan musyawarah mempersilakan Kepala Desa untuk menyampaikan pokok-pokok materi yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa. Pada kesempatan itu Kepala Desa Panca Karsa II, Supriadi menyampaikan rancangan program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk tahun 2017. Kepala Desa Dermaji juga memberikan berbagai informasi terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, yang dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta musyawarah, untuk memberikan tanggapan – tanggapanya.

Kepala Desa Panca Karsa II menambahakan, perioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017, digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentenag Penetapan Perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Musyawarah Desa dilanjutkan dengan tanya jawab oleh peserta musyawarah, untuk memberikan tanggapan – tanggapanya. Tanggapan dari beberapa peserta musyawarah menyatakan menyetujui rancangan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa. Namun beberapa peserta juga memberikan masukan soal pembangunan bronjong, yang ada di Dusun Tri Tunggal, agar bisa cepat direalisasikan oleh pemerintah daerah, karena menyikapi bibir sungai yang telah mendekati pemukiman warga.

Musyawarah Desa dilaksanakan sampai selesai dengan tertib, dan ditutup langsung oleh pimpinan musyawarah.

Facebook Comments

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan